Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota merupakan lembaga legislatif tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam mengawal dan mengawasi pembangunan serta kebijakan di tingkat kabupaten/kota.
Proses pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setiap lima tahun sekali dalam rangka memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif.
Memahami Cara Cek Hasil Pemilu 2024
Dasar Hukum
Perhitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut memberikan landasan bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan perhitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota.
Metode Perhitungan
Metode perhitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan cara mencari pembagian suara partai politik atau calon perseorangan dengan jumlah kursi yang tersedia. Berikut adalah langkah-langkah dalam perhitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota:
- Penghitungan Total Suara: KPU akan mengumpulkan dan menghitung total suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai politik atau calon perseorangan dalam pemilihan umum.
- Penghitungan Ambang Batas Kursi: Setelah total suara sah diketahui, KPU akan menentukan ambang batas kursi (ABK) yang diperlukan untuk memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten/Kota. ABK dihitung dengan menggunakan rumus D’Hondt atau rumus Sainte-Laguë.
- Pembagian Kursi: Setelah ABK ditentukan, KPU akan membagi total suara sah masing-masing partai politik atau calon perseorangan dengan nilai ABK. Partai politik atau calon perseorangan yang memiliki hasil pembagian tertinggi akan mendapatkan satu kursi, dan proses ini akan terus dilakukan hingga seluruh kursi terisi.
- Penentuan Pemenang: Setelah kursi terbagi sesuai dengan hasil perhitungan, KPU akan menentukan partai politik atau calon perseorangan mana yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan perolehan suara terbanyak.
Contoh Perhitungan
Sebagai contoh, jika terdapat 100 kursi yang tersedia dan total suara sah partai politik A adalah 50.000 suara, sedangkan ABK adalah 2.000 suara, maka partai politik A akan mendapatkan 25 kursi DPRD Kabupaten/Kota ((50.000/2.000) = 25).
Kesimpulan
Perhitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan metode perwakilan proporsional berdasarkan perolehan suara partai politik atau calon perseorangan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penghitungan total suara hingga pembagian kursi berdasarkan ambang batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perhitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota memastikan representasi yang adil dan proporsional bagi seluruh pemilih dalam pemilihan umum.